Kapolres Pematangsiantar Dinilai Sibuk Pencitraan, Satlantas Diduga Jadi Sarang Pelanggaran dan Korupsi

Kapolres Pematangsiantar Dinilai Sibuk Pencitraan, Satlantas Diduga Jadi Sarang Pelanggaran dan Korupsi

Pematangsiantar – SumutheadlineNews.id | Dinilai Alih-alih membenahi kinerja jajarannya, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak justru dinilai lebih sibuk membangun citra. Lewat klaim "penguraian kemacetan" oleh Polantas, publik disuguhi narasi pencitraan yang berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

Sejumlah personel Satlantas Polres Pematangsiantar tertangkap kamera melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Namun, bukan penegakan hukum yang tampak, melainkan kekacauan prosedural. Kendaraan pelanggar justru dikendarai oleh petugas, dan yang lebih parah—tidak ada pemberian nomor BRIVA dalam surat tilang. Ini bukan sekadar keteledoran. Ini adalah indikasi kuat dugaan pelanggaran sistematis yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi.

Kapolres seolah menutup mata. Tidak ada evaluasi menyeluruh, tidak ada sanksi. Yang ada justru pembiaran. Lantas, publik pun bertanya: Apakah Kapolres sedang melindungi bawahannya? Atau justru terlibat dalam skenario pembusukan institusi dari dalam?

Aktivis sosial Muhammad Zulfahri Tanjung pun angkat bicara. Dalam pernyataan tegasnya, ia menyebut pembiaran ini sebagai bentuk kelalaian kepemimpinan yang tak bisa ditoleransi. "Kalau ini dibiarkan, artinya pimpinan sudah tidak benar dan harus diperiksa oleh Paminal Poldasu," tegasnya. Ia pun mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto untuk turun tangan membersihkan institusi dari aktor-aktor yang mencoreng citra kepolisian.

Dalam video yang beredar, terlihat jelas pengendara tanpa helm keluar-masuk dari lingkungan Satlantas tanpa ditindak. Bahkan, seorang perwira yang menjabat sebagai Kanit TU Rajawali Satlantas terang-terangan menyebut bahwa "wadah BRIVA sudah ada," seolah menjadi tameng pembenaran atas tidak diberikannya nomor pembayaran kepada pelanggar.

Padahal, sistem BRIVA (BRI Virtual Account) sejatinya diciptakan untuk meminimalisir ruang gelap praktik korupsi, dengan pembayaran digital yang transparan dan terverifikasi. Namun di tangan oknum, sistem ini justru bisa dijadikan alat manipulasi jika tidak diawasi dengan ketat.

Polres Pematangsiantar kini berada di titik nadir kepercayaan publik. Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran SOP, melainkan pengkhianatan terhadap amanah institusi.

Saatnya Kapolda Sumut membersihkan kandang kuda. Jika Kapolres tak mampu bersikap tegas, maka sudah sepatutnya kursinya diganti oleh pemimpin yang layak.

(Laporan: Zoel Idrus)